Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

1. Transparansi dan Akuntabilitas
   • Menetapkan standar pelayanan informasi publik yang terbuka, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
   • Menjamin ketersediaan informasi publik yang relevan, akurat, dan terkini untuk mendukung pengawasan publik.
2. Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
   • Mengembangkan sistem layanan informasi berbasis digital yang terintegrasi, cepat, dan ramah pengguna.
   • Meningkatkan pemanfaatan media sosial, website resmi, dan aplikasi layanan publik sebagai sarana utama penyebaran informasi.
3. Peningkatan Kualitas Layanan
   • Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelayanan informasi publik sesuai prinsip cepat, tepat, dan biaya ringan.
   • Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
4. Perlindungan Hak dan Partisipasi Publik
   • Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   • Mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, dan pengawasan terhadap kebijakan maupun kinerja lembaga.
5. Kepatuhan Regulasi dan Tata Kelola yang Baik
   • Melaksanakan pelayanan informasi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan turunannya.
   • Menegakkan prinsip good governance dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan pelayanan prima.