Tugas dan Wewenang PPID UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Unduh Dokumen)

1. Tugas dan Wewenang Atasan PPID

a. Atasan PPID Bertugas:

• Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana di lingkungan UIN KHAS Jember.
• Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan UIN KHAS Jember.
• Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon.
• Mewakili UIN KHAS Jember di dalam proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan.
• Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

b. Atasan PPID Berwenang:

• Menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana melalui Surat Keputusan.
• Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan UIN KHAS Jember.
• Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID.
• Menunjuk PPID untuk mewakili UIN KHAS Jember di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau Pengadilan.
• Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

2. Tugas dan Wewenang PPID Utama

a. PPID Utama Bertugas:

• Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di UIN KHAS Jember.
• Menyusun laporan berkala pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik kepada Rektor.
• Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik. 
• Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di seluruh unit kerja/fakultas. 
• Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik. 
• Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan. 
• Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan. 
• Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) UIN KHAS Jember. 
• Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi agar mudah diakses publik.
• Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

b. PPID Utama Berwenang:

• Menetapkan kebijakan teknis layanan Informasi Publik UIN KHAS Jember.
• Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik.
• Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan layanan.
• Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi.
• Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses atau tidak berdasarkan pengujian konsekuensi, dengan persetujuan Atasan PPID.
• Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia, atas persetujuan Atasan PPID.
• Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.
• Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik.

3. Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana (Unit Kerja / Fakultas)

a. PPID Pelaksana Bertugas:

• Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya.
• Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Utama pada tingkatan unit kerja/fakultas.
• Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di unit kerjanya.
• Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di unit kerja masing-masing.
• Membantu PPID Utama melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik.
• Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik unit kerja secara berkala.
• Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik di unit kerjanya agar mudah diakses publik.

b. PPID Pelaksana Berwenang:

• Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di lingkup unit kerjanya.
• Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.
• Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen guna membantu PPID Utama dalam pengujian konsekuensi atau pembuatan pertimbangan tertulis penolakan informasi.